Dedi Effendi, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Purwakarta, Rabu (14/7), mengatakan jumlah guru tidak tetap yang ada saat ini mencapai 4.000 orang atau 60 persen dari jumlah guru PNS yang berjumlah 6.000 orang. “Kesenjangan itu harus segera direspons positif oleh pemerintah pusat,” kata Dedi.

Menurut Dedi, upaya yang paling baik buat mengubah status guru tidak tetap yang rata-rata sudah membaktikan diri di atas lima tahun itu untuk menjadi guru PNS, yakni melalui mekanisme pengangkatan otomatis alias tanpa testing. “Diangkat secara bertahap sesuai dengan usia, lama kerja dan kualifikasi kerjanya,” ujar Dedi.

Data 4.000 guru tidak tetap itu, semuanya sudah masuk data base Badan Kepegawaian Daerah bahkan Badan Kepegawaian Nasional. Para guru tidak tetap tersebut juga tidak terperhatikan kesejahteraannya. “Yang mengajar di taman kanak-kanak misalnya, masih ada yang hanya menerima Rp 50 ribu per bulannya. Yang di sekolah dasar mendapatkan honor antara Rp 150 hingga Rp 500 ribuan per bulannya,” kata Dedi.

Selain soal peningkatan status, Dedi juga mengusulkan agar Kementerian Pendidikan memberikan peluang kepada para guru tidak tetap itu untuk mengikuti program sertifikasi dan kualifikasi. Agar ketika mereka ada kesempatan diangkat jadi PNS, sudah memenuhi syarat administrasi sebagai guru PNS.

Makbul, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, tak menampik ihwal nasib memperihatinkan guru honorer di daerahnya tersebut. “Kondisi dunia pendidikan di daerah memang masih seperti itu,” kata Makbul.

Ia sangat setuju jika pemerintah mengangkat mereka jadi guru PNS secara bertahap. “Kami dan Badan Kepegawaian Daerah sudah punya data pasti, 700 guru tidak tetap di antaranya sudah memenuhi kualifikasi untuk diangkat jadi PNS. Sedangkan yang lainnya, masih harus memenuhi segala persyaratan yang diperlukan. Tapi prinsipnya, saya setuju jika para guru tidak tetap semuanya diangkat otomatis,” tutur Makbul.

Soal kesejahteraan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta memang masih belum bisa memberikan kesejahteraan yang memadai. “Memang baru bisa memberikan uang transportasi saja yakni Rp 150 ribu per bulan, para guru yang bertugas di daerah terpencil mendapatkan honor Rp 500 ribu per bulan,” kata Makbul.

Nanang Sutisna

Di SPBE PT Arbith Energi Perkasa, Jalan Tanjungpura, misalnya, terdapat 1,300 tabung elpiji yang bocor. Kepala Operasional SPBE, Iwan mengaku, tabung-tabung yang bocor dan tidak layak pakai diperoleh dari distributor atau agen yang mengisi di tempatnya selama kurun waktu tiga bulan terakhir. Rencananya, tabung yang rusak dilaporkan ke pihak Pertamina untuk mendatangkan penggantian.

Kasi Migas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, Iwan Dermawan, mengimbau SPBE untuk tidak lagi menggunakan tabung elpiji tiga kilogram yang tak layak pakai. Sedangkan untuk agen, diminta tak mengedarkan tabung elpiji yang bocor ke masyarakat.

Liputan 6

Bermodalkan kios sederhana, para penjual valas kaki lima itu siap membantu warga yang kesulitan menukar uang asing. Tak jarang warga yang mendapat kiriman uang asing buru-buru menghampiri para penukar valas. Menjelang bulan Ramadhan, tempat penukaran valas makin ramai. Mereka yang menukar uang asing kebanyakan warga yang bekerja di Saudi Arabia.

Menurut Sasmita, seorang penjual valas, penjual valuta harus mengetahui seluk beluk ekonomi dan bisnis agar dipercaya konsumen. Minimal, mengetahui nominal nilai tukar Rupiah saat ini.

Liputan 6

Bupati Purwakarta, H Dedi Mulyadi SH yang langsung memimpin pembongkaran tersebut mengatakan, pembongkaran warung dilakukan agar kawasan hutan yang berada di pinggiran jalan Purwakarta-Cikampek ini kembali berfungsi seperti semula. “Kawasan ini harus menjadi etalase dengan kembali ditanami pohon-pohon keras,” ujarnya.

Jika penertiban tersebut tidak dilakukan dari sekarang, dikhawatirkan jumlah yang mendirikan warung di kawasan ini akan semakin bertambah dan nantinya akan sulit mengawasinya. “Kalau ini terus dibiarkan, nanti akan semakin bertambah saja yang membuka usaha di tempat ini,” sambungnya.

Sementara itu, ketika ditemui di tempat terpisah, Kepala Satpol PP, Drs Saepudin Msi mengungkapkan, dalam melakukan penertiban kepada sejumlah warung yang berada di kawasan itu, pihaknya berhasil membongkar sebanyak 74 warung. “Jumlah yang lumayan banyak juga,” sebutnya.

Dijelaskannya, dalam melakukan penertiban, pihaknya tidak akan pandang bulu. “Jika memang melanggar dan harus ditertibkan, maka kita akan menertibkannya,” jelasnya seraya berharap, setelah ditertibkan para pedagang yang tidak memiliki izin tersebut tidak membuka usahanya lagi sembarangan.

Pasundan Ekspres

Talem mengaku prihatin dengan jatuhnya korban akibat ledakan tabung gas di daerah lain. Untuk itu, dia dan keluarga sudah sepakat beralih ke kayu bakar. Pertimbangan lain, kayu bakar jauh lebih irit dan mudah didapat dibanding tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram.

Liputan 6

Produk itu lebih unggul dua kali lipat jika dibandingkan dengan varietas benih unggul semisal Ciherang, yang hanya mampu menghasilkan lima hingga 6 ton gabah kering pungut. Kini perusahaan plat merah itu tengah menyiapkan 500 hektar lahan untuk pengadaan calon benih dan menggandeng tenaga ahli dari Cina untuk mengolahnya.

Hanya sayang, meski produktivitas tinggi, benih ini rentan terhadap hama seperti wereng cokelat, virus tungro, dan hawar daun bakteri. Kelemahan lainnya, petani tidak bisa memakai padi hasil panen buat kepentingan pembuatan benih. “Jadi hanya sekali pakai saja. Selain itu, petani juga harus telaten memeliharanya. Harus seperti kita merawat bayi,” kata Ediyanto.

Agus Taruna, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang, mengakui ihwal keunggulan varietas hybrida ketimbang jenis benih varietas konvensional itu. “Hasilnya memang luar biasa. Hanya saja, petani masih belum banyak yang memanfaatkannya. Perlu sosialisasi yang lebih gencar dan serius,” kata Agus.

Nanang Sutisna

Merasa tak terima dengan perlakuan itu, SPSI menempuh jalur hukum. Ratusan buruh SPSI dengan mengendarai bus mendatangi Mapolres Purwakarta, kedatangan mereka secara mendadak sempat mengagetkan polisi yang sedang berjaga. Mereka kemudian diarahkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), untuk membuat laporan dengan melampirkan compact disc berisi rekaman unjuk rasa, dua spanduk, dan satu bendera.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi SPSI Kabupaten Purwakarta, Agus Gunawan mengatakan, laporan dari Pimpinan Unit Kerja (PUK), sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan hukum berlaku. Pihaknya tidak mau melakukan langkah-langkah kurang bermartabat seperti aksi anarkis. “Terus terang, belakangan ini saya sering mendapat desakan dari anggota untuk membalas perusakan itu. Tapi, kami yakinkan bahwa SPSI merupakan serikat bermartabat. Kami tidak boleh main hakim sendiri, tempuh jalur hukum,” ujar Agus, kemarin.

Dia mendesak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut. Bila tidak, Agus mengancam akan mengerahkan massa untuk demo ke Mapolres. Mantan anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi Golkar ini menilai, penanggung jawab dan koordinator lapangan FSPMI yang harus bertanggung jawab atas perusakan tersebut.

Menanggapi itu, Ketua FSPMI Konsulat Purwakarta, Fuad BM menyatakan, tetap akan menghormati langkah hukum yang ditempuh SPSI. Serikat pekerja mempersilakan jika kasus perusakan itu masuk ke ranah hukum. Namun, dalam aksi pada 23 Juni lalu terindikasi adanya penyusup yang sengaja memperkeruh keadaan. “Perlu saya klarifikasi, yang menarik bendera itu tidak mengenakan seragam serikat kami. Adapun spanduk, posisinya sudah tergeletak di jalan, jauh sebelum kami berunjuk rasa,” katanya.

Asep Supiandi

Para perampok menyekap sopir dan kernet truk itu lalu dibuang di jalan tol Cikampek, Kabupaten Karawang. Perampok berhasil membawa ikan segar senilai Rp350 juta dan uang tunai Rp8 juta. Supaat menceritakan, perampokan terjadi Minggu (4/7), pukul 19.30 WIB. Truk yang dikemudikannya disalip mobil kijang lalu berhenti mendadak. Beberapa perampok turun dan meminta Supaat dan Imam juga turun. Ia menyebutkan para perampok mengenakan seragam. “Saya sempat mengira mereka petugas, makanya saya berhenti. Seragam yang digunakan mereka mirip kesatuan TNI,” sebut Supaat.

Polisi masih meminta keterangan kedua korban, terutama soal kebenaran seragam mirip TNI yang dipakai perampok. “Soal seragam, sampai saat ini belum bisa dipastikan,” ujar Kapolres Ciamis AKBP Agus Santoso.

SINDO

Untuk jalan sawah, warga telah mempertanyakan kepada pihak PT Win Textile yang mengaku membeli tanah itu selebar lima meter dengan panjang sekitar satu kilometer. Sedangkan untuk jalan sapi, kepala desa telah mengakui kepada warga bahwa tanah yang di jual hanya sepanjang 388 meter dengan lebar dua meter. Berdasarkan pengakuan para tokoh yang masih ada di desa itu, jalan sapi tersebut memiliki luas sekitar 1.800 meter. “Kami ingin kejelasan atas persoalan ini, kepala desa sepertinya telah membohongi warga,” ujar Yusup (44), warga Kampung Cipeteuy, Desa Cilegong.

Selain itu, warga mempertanyakan soal tanah pengangonan yang ada di tempat itu. Tanah pengangonan yang begitu luas itu, kini ada bagian yang sudah tertimbun oleh tanah dari perusahaan. Sementara, pembebasan tanah tersebut belum jelas. “Ada bagian tanah pengangonan yang sudah teruruk tanah,” ungkapnya.

Kemudian, pembebasan lapangan sepakbola pun masih dipersoalkan oleh warga. Mereka menganggap kepala desa membebaskan lapangan tersebut tanpa musyawarah dengan masyarakat. Kepala desa hanya melibatkan dua orang calo tanah yang diduga yakni Heri dan Ending.

Atas pengaduan itu, Komisi I DPRD berjanji akan mengundang kepala desa dan camat Jatiluhur ke DPRD. Para anggota dewan akan mempertanyakan atas pengaduan warga dan Bamusdes yang menuding kepala desa itu telah menjual aset desa. Selain itu, dewan pun akan mengundang pihak PT Win Textile agar hadir dalam pertemuan itu.

Pasundan Ekspres

Asisten Daerah III Bidang Administrasi Pemkab Karawang yang juga Ketua Tim Evaluasi, Teddy Rusfandi Sutisna menyatakan, evaluasi akan dilakukan total agar permasalahan penggunaan dana Jamkesda dapat diketahui dan tidak terulang kembali. “Evaluasi akan dilakukan selama dua pekan untuk mencocokkan database pengguna Jamkesmas dan Jamkesda,” katanya.

Menurut Teddy, hal tersebut perlu dilakukan karena banyak pemilik kartu Jamkesmas. Sementara, pada kenyataannya banyak yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) karena dianggap lebih mudah mendapatkannya. “Dalam hal ini terjadi tumpang tindih antara pengguna Jamkesmas dan Jamkesda, sehingga yang banyak terserap adalah anggaran Jamkesda itu,” ujarnya.

Untuk tahap awal, lanjut Teddy, pihaknya akan meminta database pemilik kartu Jamkesmas dan Jamkesda untuk dilakukan pemilahan dari 2009. Selanjutnya setelah data di-cross check dan dikembalikan ke desa, oleh tim terpisah akan dilakukan verifikasi. “Dari evaluasi tersebut, kami dapat memilah mana warga pengguna Jamkesmas dan Jamkesda,” jelasnya.

Sejauh ini dalam semester pertama pada tahun anggaran 2010, dari anggaran Jamkesda sebesar Rp10 miliar, tinggal Rp600 juta. Penggunaan anggaran tersebut di luar tunggakan pembayaran ke beberapa rumah sakit sebesar Rp3,9 miliar dan tunggakan berjalan Rp1,8 miliar. “Sebetulnya anggaran ini disediakan bagi warga yang tidak ter-cover oleh Jamkesmas, tapi kenyataannya manajemennya carut marut dan tercampur aduk antara penerima Jamkesmas dan Jamkesda,” bebernya.

Meskipun dalam proses evaluasi, Teddy menegaskan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tetap berjalan. Dengan demikian, pihak desa dan kecamatan tidak ada alasan tidak memberikan SKTM, begitu juga bagi RSUD Karawang, jangan menolak warga yang berobat menggunakan SKTM.

Sementara itu, Irban II Inspektorat Kabupaten Karawang yang juga anggota tim evaluasi, Arief Bijaksana menyatakan, berdasarkan pemeriksaan tahun lalu, banyak masyarakat pemilik kartu Jamkesmas hilang dan memilih jalan pintas untuk menggunakan SKTM karena cara mendapatkannya mudah. “Jika hilang kartu Jamkesmasnya, warga harus menyertakan surat keterangan dari kepolisian. Hal seperti itu yang dihindari warga,” ucapnya.

Raden Bagja Mulyana

Ia menegaskan, pihaknya akan mengkaji lagi jadwal keberangkatan dari dan ke Bandung. “Juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandung dan Jakarta. Mudah mudahan, bulan depan sudah ada penyesuaian,” katanya.

Waktu tempuh Bandung-Jakarta dengan menggunakan KA Argo Parahyangan selama 2 bulan terakhir ini sekitar 3,5 jam, karena ada 8 titik longsoran di jalur Purwakarta-Ciganea-Bandung. “Target perbaikan selama tiga bulan, bisa dirampungkan dalam 2 bulan ini,” lanjutnya.

Ia menegaskan, investasi yang dikeluarkan PT Kereta Api Indonesia untuk perbaikan jalur selatan Jawa Barat ini mencapai Rp 4,5 miliar. “Di daerah tersebut yang biasanya kecepatan 5 kilometer per jam bisa ditingkatkan sementara 20 kilometer per jam dan selanjutnya diharapkan sudah bisa 70 kilometer per jam,” jelasnya.

Suseno menambahkan, agar jalur selatan Jawa Barat stabil, pihaknya menggunakan teknik portal dengan menggunakan baja rel kereta api agar tanah stabil dan aliran air lancar. “Ini semua inovasi PT Kereta API dan teknik ini digunakan di jalur lainnya, dan lebih aman,” ujarnya.

Alwan Ridha Ramdani

“Kami meminta pemerintah Kabupaten Subang bertindak tegas, jangan ada pasar tradisional selain Pasar Baru. Karena saat ini pasar tradisional terpecah menjadi tiga lokasi, yaitu Pasar Panjang, pasar tumpah di Lapang Bintang dan pedagang kaki lima di sekitar Bioskop Candra, Pasar Pujasera. Akibatnya, kami yang berada di Pasar Baru banyak yang bangkrut, 700 kios lebih yang tutup,” kata salah seorang pedagang di Pasar Baru, Pendi.

Dalam aksi tersebut, para pedagang mengungkapkan rasa kecewa kepada Pemkab karena tidak bisa bertindak tegas. Padahal, persoalan tersebut sudah sering diajukan agar segera diselesaikan sejak tahun 2003 silam. “Hingga kini belum juga selesai, kami sudah menunggu selama 7 tahun. Mana sikap keberpihakan terhadap para pedagang, padahal kami ini patuh kepada pemerintah,” tambah Yuliana, yang setiap harinya berjualan sembako di Pasar Baru.

Unjuk rasa tersebut diterima Asisten Administrasi Pembangunan, Drs H Komir Bastaman MSi. Ia meminta maaf kepada para padagang karena pemerintah belum berhasil menertibkan pasar tradisional. “Kami mohon maaf, kami akan berusaha menata dan tidak akan memberikan izin pasar tradisional di lokasi lain selain di Pasar Baru,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Perizinan (BPMP) Subang, Hj Sri Reny TW yang turut hadir menerima para pendemo. “Mohon maaf kondisi di sana belum baik, nanti kita akan perbaiki supaya nyaman untuk berjualan,” tandasnya.

Namun sebelum Reny melanjutkan sambutannya, para pendemo berekasi. Mereka meminta agar pemerintah menerima tuntutan mereka dan ditandangani di atas materai. “Saya selaku kuasa hokum Pasar Baru dibawah PT Riantama, meminta agar pemerintah menyetujui permintaan kami secara tertulis dan di atas materai. Tidak perlu bertele-tele, kami sudah cape bawa investor, tapi kenyataannya begini. Los 192 dan 512 sekarang terlantar. Ini menyangkut nasib para pedagang,” sahut Kuasa Hukum Pasar Baru M Irwan Yustiarta.

Selanjutnya para pedagang dan perwakilan pemkab melakukan negosiasi. Para pedagang dan pemkab sepakat untuk tidak memberikan izin pembangunan Pasar Panjang, Menertibkan jalur angkot ke Terminal Subang dan memindahkan serta menertibkan pasar Pasar Panjang, PKL Pujasera dan Pasar tradisional di Lapang Bintang. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Kasatpol PP, Kepala BPMP dan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasundan Ekspres