Ribuan tenaga pengajar di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sampai sekarang masih berstatus guru tidak tetap. Mereka mengharapkan pemerintah segera mengangkatnya menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil, honor mereka masih ada yang hanya Rp 50 ribu per bulan.

Dedi Effendi, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Purwakarta, Rabu (14/7), mengatakan jumlah guru tidak tetap yang ada saat ini mencapai 4.000 orang atau 60 persen dari jumlah guru PNS yang berjumlah 6.000 orang. “Kesenjangan itu harus segera direspons positif oleh pemerintah pusat,” kata Dedi.

Menurut Dedi, upaya yang paling baik buat mengubah status guru tidak tetap yang rata-rata sudah membaktikan diri di atas lima tahun itu untuk menjadi guru PNS, yakni melalui mekanisme pengangkatan otomatis alias tanpa testing. “Diangkat secara bertahap sesuai dengan usia, lama kerja dan kualifikasi kerjanya,” ujar Dedi.

Data 4.000 guru tidak tetap itu, semuanya sudah masuk data base Badan Kepegawaian Daerah bahkan Badan Kepegawaian Nasional. Para guru tidak tetap tersebut juga tidak terperhatikan kesejahteraannya. “Yang mengajar di taman kanak-kanak misalnya, masih ada yang hanya menerima Rp 50 ribu per bulannya. Yang di sekolah dasar mendapatkan honor antara Rp 150 hingga Rp 500 ribuan per bulannya,” kata Dedi.

Selain soal peningkatan status, Dedi juga mengusulkan agar Kementerian Pendidikan memberikan peluang kepada para guru tidak tetap itu untuk mengikuti program sertifikasi dan kualifikasi. Agar ketika mereka ada kesempatan diangkat jadi PNS, sudah memenuhi syarat administrasi sebagai guru PNS.

Makbul, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, tak menampik ihwal nasib memperihatinkan guru honorer di daerahnya tersebut. “Kondisi dunia pendidikan di daerah memang masih seperti itu,” kata Makbul.

Ia sangat setuju jika pemerintah mengangkat mereka jadi guru PNS secara bertahap. “Kami dan Badan Kepegawaian Daerah sudah punya data pasti, 700 guru tidak tetap di antaranya sudah memenuhi kualifikasi untuk diangkat jadi PNS. Sedangkan yang lainnya, masih harus memenuhi segala persyaratan yang diperlukan. Tapi prinsipnya, saya setuju jika para guru tidak tetap semuanya diangkat otomatis,” tutur Makbul.

Soal kesejahteraan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta memang masih belum bisa memberikan kesejahteraan yang memadai. “Memang baru bisa memberikan uang transportasi saja yakni Rp 150 ribu per bulan, para guru yang bertugas di daerah terpencil mendapatkan honor Rp 500 ribu per bulan,” kata Makbul.

Nanang Sutisna